FaktaberitasumselNews.com-Muratara
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna,Senin (6/7/2026).
Seluruh fraksi menyatakan sepakat agar Raperda dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya,Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Muratara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Fraksi ini juga meminta pemerintah lebih kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat,peningkatan layanan kesehatan,pendidikan,dan listrik,serta penanganan serius terhadap pencemaran lingkungan dan aktivitas tambang ilegal.
Sementara itu,Fraksi PAN menyoroti realisasi PAD 2025 yang baru mencapai 96,83 persen dari target.Fraksi ini meminta evaluasi penyebab rendahnya retribusi daerah,percepatan pembangunan jalan di Kecamatan Nibung dan Ulu Rawas, serta mendorong perusahaan memaksimalkan dana CSR.
Fraksi Demokrat turut mengapresiasi capaian WTP ke-9 dan mengingatkan agar seluruh program pembangunan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Muratara menyimpulkan seluruh fraksi menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut, dengan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Redaksi : Faktaberitasumselnews.com
