FaktaberitasumselNews.com-Muratara
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Komitmen tersebut disampaikan Bupati Muratara saat memberikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah(Raperda)tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar secara terbuka untuk umum.Senin,(06/07/2026).
Dalam penyampaiannya,Bupati.H.Devi Suhartoni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik,saran,serta masukan yang dinilai konstruktif bagi penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Bupati menegaskan,Pemerintah Kabupaten Muratara akan terus berupaya mempertahankan capaian Opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan melalui pengelolaan keuangan yang transparan,akuntabel,dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait penurunan pagu APBD,Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak kebijakan pemerintah pusat mengenai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berlaku secara nasional. Untuk Tahun Anggaran 2026,penyesuaian transfer tersebut mencapai 2,934 persen, sehingga berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah.
“Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muratara menerapkan prinsip skala prioritas dengan mengutamakan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta memiliki dampak nyata terhadap pembangunan daerah,”jelas Bupati.
Menanggapi sorotan fraksi mengenai belum optimalnya realisasi PAD,Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan,mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana,kualitas sumber daya manusia,hingga perlunya penyempurnaan kebijakan di sektor pendapatan.
Sebagai langkah strategis,Pemkab Muratara telah menyiapkan berbagai upaya peningkatan PAD,di antaranya melakukan ekstensifikasi dan pemutakhiran data potensi pendapatan,mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah,menerapkan digitalisasi sistem pemungutan,memaksimalkan pemanfaatan aset daerah,serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut,Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sejalan dengan DPRD dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap penggunaan anggaran.Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan agar bekerja sesuai aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya penyimpangan serta meminimalisir potensi persoalan hukum.
Mengakhiri penyampaiannya,Bupati menegaskan seluruh masukan,kritik,dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Muratara berharap sinergi dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjalin demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membawa Kabupaten Musi Rawas Utara semakin maju,”tutup Bupati.
Redaksi : Faktaberitasumselnews.com
