Faktaberitasumselnews.com-Muratara
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, belakangan ini semakin marak dan menjadi sorotan publik. Keberadaan aktivitas ilegal tersebut memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Sebagian masyarakat menilai, aktivitas PETI memberikan dampak positif, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Selain itu, perputaran ekonomi lokal juga meningkat, seiring dengan banyaknya masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, sejumlah pihak juga menyebut bahwa aktivitas PETI turut mendorong pembangunan fasilitas seperti Sarana Air Bersih (SAB) di beberapa desa. Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan masyarakat, sembari menunggu proses legalisasi melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang menolak keberadaan PETI. Mereka menilai aktivitas tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya kerusakan ekosistem sungai dan hutan. Selain itu, aktivitas PETI juga dituding menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir bandang di sejumlah wilayah.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat mengingat aktivitas PETI umumnya tidak dilengkapi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah tegas dan bijak dalam menyikapi persoalan ini. Selain melakukan penertiban terhadap aktivitas ilegal, pemerintah juga didorong untuk mempercepat proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara legal, terkontrol, dan ramah lingkungan.
Dengan demikian, keseimbangan antara peningkatan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat terjaga demi keberlanjutan wilayah Muratara ke depan.
Red Kaperwil Sumsel (*#).
